Palu, Sulawesi Tengah - Ambisi hilirisasi nikel Indonesia memasuki fase percepatan yang konkret. Saat ini, sebanyak 79 unit smelter nikel telah beroperasi di dalam negeri. Untuk mendukung target pengolahan mineral secara mandiri, pemerintah tengah mengawal penyelesaian 74 unit smelter yang masih dalam tahap konstruksi, serta 17 unit lainnya yang berada dalam tahap perencanaan dan pengurusan perizinan.
Paparan ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam pertemuan dengan perwakilan daerah penghasil nikel. Forum yang menghimpun lima DPRD provinsi ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Keberadaan 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di enam provinsi menjadi basis sumber daya mentah untuk mendukung operasi smelter-smelter tersebut.
Hilirisasi nikel bukan hanya tentang membangun pabrik, melainkan sebuah gerakan transformasi ekonomi struktural. Yuliot menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah pelaksanaan undang-undang yang mewajibkan pengolahan mineral di dalam negeri. Lebih dari itu, ia menegaskan hilirisasi merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mencapai kemandirian bangsa dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan kebijakan ini telah terukur melalui kinerja ekspor. Terjadi peningkatan nilai ekspor nikel dan turunannya yang sangat dramatik, dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 33,9 miliar dalam periode tujuh tahun. Pencapaian ini membuktikan bahwa penghentian ekspor bahan mentah dan beralih ke ekspor produk olahan membawa manfaat ekonomi yang berlipat ganda bagi negara.
Proyeksi manfaat hilirisasi jangka panjang sangat besar. Pemerintah memproyeksikan program ini akan menarik investasi sekitar US$ 618 miliar, menciptakan 3 juta lapangan kerja, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan PDB dan ekspor hingga tahun 2040. Angka ini menunjukkan bahwa komitmen hilirisasi adalah investasi strategis bagi masa depan perekonomian Indonesia.
Meski mengejar target ekonomi, pemerintah tidak mengabaikan aspek lingkungan. Yuliot secara khusus menekankan bahwa seluruh kegiatan pengolahan mineral harus mematuhi prinsip pertambangan yang baik (good mining practice). Komitmen ini mencakup pengelolaan dan pemulihan lingkungan pasca tambang, serta upaya pengendalian emisi karbon dari industri smelter.
Forum DPRD penghasil nikel hadir sebagai respon atas kebutuhan koordinasi yang lebih kuat. Ketua DPRD Sulawesi Tengah menyatakan forum ini adalah wadah untuk menyatukan suara daerah agar kepentingan masyarakat di kawasan penghasil nikel dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional. Sinergi ini diharapkan memastikan manfaat hilirisasi dirasakan secara merata.
Dengan komposisi 79 smelter beroperasi dan 91 unit dalam proses pembangunan, Indonesia sedang membangun fondasi industri yang kokoh. Langkah sistematis ini tidak hanya bertujuan memenuhi target kuantitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap hilirisasi berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.