Infrastruktur Digital Mendukung Penghematan Dana Perlinsos Sebesar Rp17 Triliun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penerapan Infrastruktur Publik Digital (DPI) dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan salah satu inisiatif perlindungan sosial, diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp17 triliun setiap tahunnya. "Sebagai contoh awal, kami memulai dengan program PKH yang menjadi langkah pertama dalam transformasi digital. Digitalisasi sistem ini diperkirakan dapat mengurangi anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun," ungkap Luhut dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Senin. Perhitungan tersebut diperoleh dari Rapat Koordinasi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta beberapa pemangku kepentingan terkait. Rapat ini meninjau penerapan DPI yang dimulai dengan digitalisasi program perlinsos di Indonesia. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat implementasi GovTech Indonesia, yang merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025.

Luhut menekankan pentingnya penciptaan sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Namun, efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan," tambah Luhut. Ketua DEN menyatakan bahwa saat ini terdapat empat kelompok kerja yang aktif, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial hingga penyusunan kebijakan dan perlindungan data pribadi. Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian, terutama dalam interoperabilitas data, termasuk Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang harus berkualitas dan aman. "Kami sangat berhati-hati, sistem ini harus kredibel, dapat diaudit publik, dan dijaga dengan ketat. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawasi setiap proses," jelas Luhut. Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa GovTech bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik. "Infrastruktur digital publik yang dibangun tidak hanya akan lebih efisien dan inklusif, tetapi juga akan meletakkan dasar tata kelola bansos yang anti-korupsi, terbuka, dan dapat menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir," tuturnya.

Tag: DEN Infrastruktur Digital Luhut Binsar Pandjaitan