Kementerian Perhubungan Menyelenggarakan AKIP2024 Untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2024 di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, pada tanggal 11 Desember. Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada unit kerja di lingkungan Kemenhub yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong seluruh jajaran Kemenhub untuk memberikan layanan informasi yang bersifat transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, menekankan bahwa kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang mendukung prinsip good governance, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi atas pelaksanaan AKIP 2024.

"Saya sangat menghargai pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan tahun 2024, yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan," ungkap Sesjen Novie.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Sesjen Novie mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan teknologi informasi guna memperluas akses dan transparansi. Ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam layanan informasi publik.

"Dalam era kemajuan teknologi saat ini, keterbukaan informasi tidak hanya terbatas pada penyediaan dokumen fisik, tetapi juga dalam berbagai format digital yang dapat diakses melalui berbagai platform. Selain itu, menjaga keamanan informasi publik yang disediakan juga sangat penting," tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Budi menekankan pentingnya PPID Pelaksana untuk memberikan pembinaan yang efektif kepada PPID Pelaksana UPT di masa mendatang, agar standar pelayanan informasi publik dapat terus dipenuhi.

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengawasi dan membina pelayanan informasi publik di 8 PPID Pelaksana serta 544 PPID Pelaksana UPT," ungkap Budi.

Beberapa unit kerja yang meraih penilaian tertinggi dalam kategori "Informatif" antara lain Poltekbang Palembang, Politeknik Transportasi Darat Bali, BPLJSKB Bekasi, Setditjen Perhubungan Darat, PIP Semarang, BPTD Kelas II Jawa Barat, dan Setdijen Perhubungan Laut.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Donny Yoesgiantoro, juga hadir dalam acara ini.

Tag: AKIP2024 Kementerian Perhubungan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi PPID