Luhut Mengawasi Setoran Perusahaan Nikel Cs, Bagaimana Tanggapan Pengusaha?

Pada hari ini, Senin (22/07/2024), pemerintah telah meresmikan perluasan ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah selain batu bara. Simbara diinisiasi sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara dan transparansi dalam kegiatan pengusaha tambang, serta diharapkan dapat mencegah kasus korupsi di lingkungan pejabat pemerintahan/lembaga.

Bagaimana respons dari para pengusaha tambang terhadap inisiatif Simbara ini?

Nicolas Kanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), menyatakan bahwa perluasan sistem ke komoditas nikel dan timah akan meningkatkan transparansi dan pengelolaan sektor mineral dan batu bara di Indonesia. "Dengan sistem terintegrasi dan digital seperti ini, ke depannya pengelolaan sumber daya mineral akan semakin baik, terutama bagi pemain di nikel seperti Antam. Kita telah melihat dampaknya pada batu bara," ujarnya usai acara peluncuran sistem Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Menurut Nico, sistem ini seharusnya dapat mempermudah persyaratan pengelolaan minerba di dalam negeri. "Dengan setiap persyaratan yang terbuka dan transparan dalam data dan sistem, hal-hal yang sulit dan tidak pasti akan kembali kepada individu. Saya yakin bahwa hal ini akan mengurangi upaya campur tangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Digitalisasi dan integrasi dalam sistem akan membantu mengurangi hal-hal tersebut," tambahnya.

Dia menyatakan bahwa sistem tersebut akan mencakup semua aspek, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta data penerimaan pajak dan royalti. Dengan demikian, semua data akan terintegrasi dalam sistem tersebut.

Sehingga, dia yakin bahwa sistem tersebut akan membuat data perusahaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menjadi lebih transparan.

Dia juga menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi antar kementerian sangat penting dalam hal ini.

Perluasan integrasi data dan sistem pengelolaan komoditas minerba diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saat memberikan laporan pada acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa perluasan ini akan mendukung ekonomi domestik dan global. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia, dengan cadangannya mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia, dan cadangan timah kedua terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23% dari total cadangan dunia.

Volume produksi nikel Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 1,8 juta metrik ton, menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari total produksi nikel global. Sementara itu, volume produksi timah sebesar 78 ribu ton, menempati peringkat kedua di dunia dengan kontribusi sebesar 22% dari produksi timah global.

Karena itu, melalui Simbara, diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas tersebut, mulai dari pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

"Secara khusus ini bertujuan memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan ke pengusaha nikel dan timah di Indonesia," ucap Isa.

Melalui sistem Simbara, pemerintah berhasil mencegah modus ilegal mining sebesar Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automotaic blocking system Simbara Rp 1,1 triliun.

Simbara pertama kali diluncurkan pada 2022 untuk menata usahakan dan menata kelola komoditas batu bara. Setelah di-launching dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kemenhub pada 28 pelabuhan dan perluasan penjualan batu bara di dalam negeri.

Pada 2023 dilakukan integrasi seluruh pelabuhan di Indonesia sejumlah 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayaran minerba khususnya batu bara dengan menghubungkan sistem Inaportnet di Kemenhub dengan Simbara.

"Tahun ini kita tambah integrasi sistem SIINas di Kemenperin untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis di smelter. Dan tahun-tahun yang akan datang kita akan terus kembangkan Simbara untuk komoditas lain seperti bauksit, emas, dan tembaga," ujar Isa.

Tag: Aneka Tambang Luhut Binsar Pandjaitan Nicolas Kanter Nikel