Kemenpar: Kolaborasi Dengan China Merupakan Bukti Bahwa Pariwisata Indonesia Menjanjikan

Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan China adalah bukti konkret bahwa pariwisata di Tanah Air memiliki prospek yang cerah di masa depan.

"Ini sangat strategis, tentunya alasan Presiden China bertemu dengan Bapak Presiden (Prabowo) adalah karena melihat kepentingan kedua negara yang sangat penting," ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa saat ditemui ANTARA di Jakarta, pada hari Selasa.

Rizki menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu topik yang dibahas dalam perjanjian tersebut. Kedua negara menyadari bahwa terdapat banyak produk pariwisata yang dapat dibeli dan dinikmati oleh kedua belah pihak.

Pasar wisata Indonesia yang besar, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, juga menjadi alasan bagi Pemerintah China untuk berani menandatangani kerja sama ini.

Bagi Indonesia, kerja sama ini dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berkualitas dari China dan kehadiran teknologi canggih yang dapat meningkatkan kualitas layanan di sektor pariwisata.

"Atau mungkin transfer pengetahuan yang dapat dikembangkan di Indonesia dari China, terutama dalam bidang energi terbarukan. Ini juga bisa menjadi hal yang dapat dikerjasamakan dengan kita," kata Rizki.

Peluang lain yang ada berkaitan dengan investasi. Menurutnya, investasi dari negara lain yang masuk ke Indonesia akan berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan.

Kunjungan tersebut akan meningkatkan semangat dan kualitas pelayanan dari pelaku wisata yang sesuai dengan standar yang diharapkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

"Kami berharap bahwa investasi dari suatu negara dapat membawa pasar tersebut. Sebagai contoh, jika ada orang dari Jepang, investasi dari Jepang tentu akan menarik perhatian orang Jepang, sehingga mereka akan melihat bahwa ada investasi hotel yang juga melibatkan investor Jepang. Mereka akan menyadari bahwa standar yang diterapkan akan sesuai dengan harapan yang biasa mereka alami," ujarnya.

Hal lain yang disampaikan adalah bahwa pendirian kantor perjalanan resmi nirlaba di Indonesia memiliki sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh negara terkait.

Baca juga: Kemenpar merancang Paket Wisata 3B, menghubungkan wisata Banyuwangi dan Bali.

Salah satu aturannya adalah bahwa kantor perjalanan wisata harus mendirikan kantornya di Indonesia, dengan harapan dapat menarik investasi dari luar negeri.

"Ini merujuk pada biro perjalanan wisata, bukan agen. Dengan menambah usaha yang ada di Indonesia, maka investasi tersebut akan menarik perhatian untuk membawa wisatawan ke sini," jelasnya.

Rizki menambahkan bahwa kantor perjalanan juga harus melibatkan pemandu yang berasal dari Indonesia. Hal ini diharapkan agar pemandu lokal dapat mendapatkan pelatihan dalam mempelajari bahasa Mandarin dan tren terkini.

Menurutnya, kantor yang didirikan di Indonesia juga akan memastikan bahwa perizinannya terjamin dan dapat dipantau langsung oleh pemerintah.

"Jadi, target jangka pendeknya adalah jika ada investasi ke arah tersebut, sesuai dengan regulasi yang ada dan memberikan manfaat bagi Indonesia," tuturnya.

Tag: China Indonesia Pariwisata Rizki Handayani Mustafa