Jakarta, Indonesia – Upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi desa-desa di Indonesia Timur mendapatkan angin segar dengan diluncurkannya Program TEKAD oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya tentang pembagian sumber daya, tetapi juga tentang penciptaan kesempatan yang sama bagi setiap warga desa untuk mengembangkan potensi ekonominya. Program TEKAD hadir untuk mewujudkan prinsip tersebut.
Program ini akan memfasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa melalui skema pembiayaan yang terjangkau dan fleksibel. Skema ini dirancang khusus untuk mengakomodir karakteristik usaha masyarakat desa yang seringkali tidak memiliki agunan formal.
Selain akses permodalan, Program TEKAD juga akan membekali masyarakat dengan keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha yang praktis dan aplikatif, disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal masing-masing desa.
Pendekatan pemberdayaan dalam program ini akan melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan di desa, termasuk BUMDes, kelompok perempuan, dan organisasi pemuda. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan lokal.
Implementasi program akan didukung oleh sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penggunaan teknologi juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan program.
Kementerian Desa PDTT akan memastikan bahwa program ini tidak tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian/lembaga lain. Koordinasi dan sinergi yang baik akan dijaga untuk memaksimalkan dampak dan menghindari duplikasi.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Program TEKAD diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi terwujudnya keadilan ekonomi di desa-desa Indonesia Timur. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan akan menjadi pondasi kokoh bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.