Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa tidak lagi dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional, melainkan sebagai mega infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk proyek tersebut. Diperkirakan, total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Pulau Jawa mencapai US$50 miliar, yang setara dengan Rp 809,5 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp16.190 per US$.
AHY menyatakan bahwa tanggul laut raksasa tidak dapat dikategorikan sebagai proyek strategis, melainkan sebagai mega infrastruktur, dalam konferensi pers yang diadakan di kantornya pada Rabu (8/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa ide untuk membangun tanggul laut raksasa merupakan hasil pemikiran jangka panjang. Dalam konteks ini, AHY menekankan bahwa pemerintah terus melakukan studi kelayakan untuk memastikan relevansi dan manfaat dari proyek tersebut.
"Proyek tanggul laut raksasa ini bukanlah gagasan yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir, melainkan sudah ada sejak lama. Kami sedang melakukan penelitian lebih lanjut dan membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, termasuk studi kelayakan yang dilakukan pada era sebelumnya, untuk menilai kembali apakah proyek ini masih relevan atau jika ada aspek yang perlu diperbaiki," tuturnya.
Tahap awal pembangunan tanggul laut raksasa ini akan difokuskan di pantai Utara Jakarta dengan panjang mencapai 21 kilometer. AHY menyatakan bahwa proyek ini menjadi prioritas untuk mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di ibu kota.
Namun, AHY mengakui bahwa proyek ini menghadapi tantangan besar terkait pendanaan. Pemerintah masih mencari sumber anggaran yang dapat diandalkan untuk pembangunan infrastruktur besar ini, termasuk mempertimbangkan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
"Kita menghadapi keterbatasan anggaran di berbagai sektor, sehingga perlu mencari sumber pendanaan yang kredibel. Ini akan terus kami pikirkan. Tentunya, kami menunggu arahan dari Presiden, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kami ingin memperkuat skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri," ujarnya.
Proyek giant sea wall ini direncanakan untuk diterapkan di wilayah pesisir lain di pantai utara Pulau Jawa, termasuk Semarang dan Demak, yang juga menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.
"Masalah banjir rob dan penurunan muka tanah tidak hanya dialami oleh Jakarta. Daerah seperti Semarang, Demak, dan seluruh pantai utara Jawa juga menghadapi tantangan alam yang sama. Hal ini menjadi fokus kami untuk melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir," tegasnya.
Berita Terkait
IHSG Ditutup Dengan Penguatan Yang Dipimpin Oleh Sektor Infrastruktur
404
Dana Infrastruktur Desa Di Bogor Akan Segera Disalurkan
IHSG Ditutup Dengan Penguatan Yang Dipimpin Oleh Sektor Infrastruktur
404
Dana Infrastruktur Desa Di Bogor Akan Segera Disalurkan
IHSG Ditutup Dengan Penguatan Yang Dipimpin Oleh Sektor Infrastruktur