Komisi C DPRD Jombang Mendorong Percepatan Lelang Untuk Memaksimalkan Pekerjaan Infrastruktur

Mengharapkan agar proyek infrastruktur di kota santri pada tahun 2025 ini dapat berjalan dengan optimal dan tanpa meninggalkan masalah.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hampir setiap tahun terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang mengalami kendala, bahkan hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, wakil rakyat di gedung DPRD Jombang, melalui Komisi C, mendorong pihak-pihak terkait untuk segera mempercepat proses lelang.

Dengan berbagai pertimbangan, mereka mendorong Pemerintah Kabupaten untuk segera mempercepat lelang, agar proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu.

Kami menerima informasi bahwa proses lelang masih sepi," ungkap Syaiful pada hari Minggu, 13 April 2025. Ia menekankan bahwa seharusnya pada awal triwulan kedua, sudah banyak pekerjaan konstruksi maupun fisik yang telah dilelang. "Sehingga pada pertengahan tahun, pekerjaan sudah bisa dimulai," tambahnya.

Politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyatakan bahwa proses lelang memerlukan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari satu bulan.

"Jika prosesnya berjalan lancar, bisa selesai dalam satu bulan, tetapi jika tidak, bisa lebih dari itu," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika lelang tidak dilakukan sejak dini, pembangunan di Kabupaten Jombang dikhawatirkan akan mengalami keterlambatan dan masalah, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

"Jika mendekati tenggat waktu, kontraktor akan terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Tentu saja, hasilnya tidak akan maksimal," kata Syaiful.

Dengan adanya transparansi, pekerjaan tidak akan dikuasai oleh segelintir orang, sehingga dapat berlangsung secara adil dan merata. Hal ini akan memastikan bahwa hasil kerja juga optimal, ungkapnya. Ia menekankan pentingnya Pemkab untuk memberikan perhatian kepada rekanan yang berasal dari Jombang atau putra daerah. Selama ini, banyak pekerjaan yang dikuasai oleh pihak luar, sehingga dana masyarakat Jombang mengalir ke daerah lain.

"Setidaknya, proyek yang ada di Jombang seharusnya dikerjakan oleh kontraktor lokal. Ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi di Jombang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk memudahkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik oleh OPD, ia meminta agar OPD selalu bersikap transparan dan menyediakan dokumen perencanaan proyek yang akan dilaksanakan tahun ini. Syaiful menambahkan bahwa selama ini OPD di Pemkab Jombang cenderung tertutup, seolah-olah pekerjaan tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Namun, jika terjadi masalah dalam pelaksanaan, baru isu tersebut muncul ke perhatian wakil rakyat.

Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, hingga memasuki bulan April 2025, proses lelang untuk proyek konstruksi atau fisik milik Pemkab Jombang, Jawa Timur, masih mengalami sepi peminat.

Hingga saat ini, hanya satu paket kegiatan konstruksi yang telah memasuki tahap tender, yaitu pelebaran dan perbaikan jalur Ceweng-Kalianyar. Joko menyatakan bahwa kemungkinan besar, banyak paket lainnya akan masuk antara bulan April dan Mei.

Tag: Ceweng-Kalianyar Jombang Komisi C DPRD OPD PDI