Perhatian DPRD Kaltara Terhadap Peningkatan PAD Dan Pembangunan Infrastruktur

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) baru-baru ini mengemukakan pandangan akhir mereka mengenai laporan Pansus yang membahas LKPj Gubernur Kaltara untuk tahun 2024. Pandangan akhir ini disampaikan oleh Hamka, selaku Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun 2024. Secara umum, pandangan akhir fraksi ini menekankan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 'Fraksi PKS dalam pandangan akhirnya mengungkapkan beberapa poin penting, termasuk upaya strategis untuk meningkatkan PAD,' kata Hamka kepada Radar Tarakan pada Rabu (21/5/2025). Dalam hal ini, disarankan kepada Gubernur untuk mempertimbangkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, baik untuk pokok maupun denda. Langkah ini diyakini dapat mendorong partisipasi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperluas basis pajak daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat memberikan apresiasi kepada Pansus yang telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tahapan yang ada. Fraksi ini juga berharap agar Gubernur dapat mengimplementasikan catatan strategis DPRD yang tercantum dalam rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Kaltara terkait LKPj Gubernur tahun 2024. Sementara itu, Fraksi Golkar menyetujui rekomendasi Pansus LKPj Gubernur tahun 2024, meskipun fraksi ini tetap berharap agar Pemprov Kaltara memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan melalui perangkat daerah yang relevan.

Pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian terhadap program BPJS dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Utara, ujar mereka. Fraksi Demokrat juga mendukung rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur serta mendukung DPRD untuk meminta Gubernur memprioritaskan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa berprestasi yang kurang mampu.

Tag: DPRD LKPj Gubernur Tahun 2024 PAD Pemprov Kaltara