DPR RI Melakukan Reses Ke Papua Barat Daya Untuk Memperkuat Pembangunan Sektor Pariwisata

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat Daya untuk berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah setempat mengenai pembangunan pariwisata, yang merupakan elemen penting dalam memperkuat sektor pariwisata di daerah tersebut.

Ketua Tim, Evita Nursanty, di Sorong, Rabu, menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, mengenai sejauh mana pengembangan potensi sumber daya alam yang ada untuk kepentingan provinsi tersebut.

"Kami telah mendengar aspirasi dari pemerintah setempat mengenai kondisi nyata yang terjadi," ujarnya saat mengadakan rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Forkopimda di Kota Sorong, Rabu.

Dia menyatakan bahwa kondisi keuangan yang sangat terbatas, sekitar Rp1,4 triliun APBD Papua Barat Daya, menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan potensi pariwisata di enam kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Raja Ampat.

"Wilayah Papua Barat Daya sangat luas, tetapi anggarannya sedikit, tentu ini juga menjadi perhatian kami ke depan," tuturnya.

Meskipun demikian, dia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan menggandeng pihak swasta dalam pengembangan pariwisata di Papua Barat Daya.

"Solusinya adalah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan moda transportasi helikopter guna mengangkut wisatawan ke berbagai spot wisata di pulau-pulau yang berbeda," jelasnya.

Selanjutnya, katanya, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah isu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat.

"Kita tahu bahwa hal ini sudah menjadi masalah yang umum dan beberapa lokasi juga telah melakukan demonstrasi terkait isu tersebut. Tentunya, masyarakat dan pemerintah memiliki keinginan yang sama, yaitu menjaga pelestarian lingkungan alam di Raja Ampat," ujarnya.

Dia mengakui bahwa Raja Ampat memiliki kekayaan potensi alam yang luar biasa, mulai dari laut, hutan, sungai, hingga pantai, yang perlu dilindungi agar tidak tercemar oleh aktivitas pertambangan yang ada di wilayah tersebut.

"Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk nantinya dibicarakan di DPR RI," ujarnya.

Pihaknya juga akan meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap izin aktivitas tambang nikel yang ada di Raja Ampat.

"Apakah ini akan diteruskan kalau kehadirannya hanya mengancam ekosistem alam di Raja Ampat," katanya.

Dia berkomitmen untuk membawa aspirasi ini dan dibahas bersama dengan Komisi XII dan kementerian terkait guna menyikapi persoalan yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan destinasi wisata di provinsi ini hampir seluruhnya ada di enam kabupaten kota.

Misalnya Kota Sorong, kata dia, merupakan pintu gerbang utama semenanjung kepala burung yang menyediakan dukungan akomodasi berupa penginapan dan kuliner. Kemudian menjadi tempat transit wisatawan sebelum ke Raja Ampat atau kabupaten lain di Provinsi Papua Barat Daya.

"Jenis wisatanya sangat beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya sampai pada wisata perkotaan," bebernya.

Kemudian, Kabupaten Sorong memiliki wisata alam dan petualangan menyaksikan kehidupan satwa liar seperti Pulau Um Malaumkarta, Pantai Batu Lubang, Air Terjun Malawor, Kampung Adat Malasigi dan Kali Klawak.

Selanjutnya jenis wisata di Kabupaten Sorong Selatan adalah wisata alam khususnya pada daerah sungai yang dikenal dengan sebutan Kabupaten 1001 Sungai, seperti Sungai Sembra, Wisata Mangrove Seribau, Air Terjun Kohoin dan Air Terjun Panta Kapal.

"Kalau di Kabupaten Maybrat memiliki jenis wisata alam yang dikenal dengan sebutan danau sebening kristal seperti Danau Ayamaru, Danau Framu, Danau Uter, Kali Kaca dan Gua Alam Mare," bebernya.

Sementara Kabupaten Tambrauw dikenal dengan kawasan hutan konservasi yang memiliki aneka potensi alam, budaya dan sejarah perang pasifik.

Tag: DPR RI Papua Barat Daya Sektor Pariwisata